Kalau tinggal atau sering beraktivitas di Jakarta, rasanya hampir tidak mungkin tidak pernah bertemu proyek galian jalan. Baru saja satu titik selesai, muncul galian di titik lain. Ada yang untuk kabel, pipa, drainase, utilitas, atau pekerjaan infrastruktur lainnya.
Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pembangunan. Jakarta memang terus membutuhkan perbaikan dan penambahan infrastruktur. Masalahnya muncul ketika pekerjaan tersebut dilakukan tanpa perencanaan lalu lintas yang baik.
Jalan yang tadinya sudah padat tiba-tiba menyempit. Satu atau dua lajur ditutup. Kendaraan proyek keluar masuk. Kadang trotoar ikut ditutup. Akhirnya antrean kendaraan semakin panjang dan waktu perjalanan masyarakat ikut bertambah.
Yang sering terlupakan adalah: kemacetan itu ada biayanya.
Masyarakat bukan hanya kehilangan waktu
Bayangkan seseorang yang setiap hari berangkat kerja melewati jalan yang sedang digali.
Sebelumnya perjalanan membutuhkan waktu 45 menit. Setelah ada pekerjaan galian, perjalanan menjadi 1 jam 15 menit.
Artinya ada tambahan waktu 30 menit setiap hari.
Kalau dihitung pergi dan pulang, sudah satu jam hilang setiap harinya. Dalam satu bulan kerja, bisa lebih dari 20 jam hanya karena perjalanan menjadi lebih lama.
Dan itu baru satu orang.
Kalau ada ribuan orang yang mengalami hal yang sama, jumlah waktu yang hilang tentu sangat besar.
Belum lagi biaya BBM yang bertambah karena kendaraan lebih sering berhenti dan berjalan pelan. Kendaraan juga lebih banyak mengalami kondisi stop and go, sehingga biaya operasional ikut meningkat.
Jadi sebenarnya masyarakat membayar “biaya” dari sebuah proyek yang bukan mereka kerjakan.
Dampaknya juga dirasakan pelaku usaha
Kemacetan di sekitar proyek galian tidak hanya mengganggu orang yang berangkat kerja.
Pelaku usaha di sekitar lokasi juga bisa terkena dampaknya.
Pelanggan menjadi malas datang karena akses sulit. Kendaraan pengiriman terlambat. Waktu tempuh karyawan bertambah. Bahkan usaha yang bergantung pada lalu lintas kendaraan bisa mengalami penurunan omzet.
Kalau galian berlangsung beberapa hari mungkin masih bisa dimaklumi.
Tetapi kalau berlangsung berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, tentu pertanyaannya menjadi berbeda:
Apakah dampaknya sudah diperhitungkan sejak awal?
Masalahnya bukan pada galian, tetapi pada cara mengerjakannya
Kita tentu tidak bisa mengatakan semua pekerjaan galian harus dihentikan.
Pipa harus diperbaiki. Kabel harus dipasang. Drainase harus dibangun. Infrastruktur memang harus dikerjakan.
Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan.
Apakah harus menutup lajur sebanyak itu?
Apakah pekerjaan bisa dilakukan bertahap?
Apakah ada waktu tertentu yang lebih tepat untuk melakukan pekerjaan yang paling mengganggu lalu lintas?
Apakah kendaraan proyek harus keluar masuk pada jam sibuk?
Apakah sudah disiapkan jalur alternatif?
Apakah pejalan kaki tetap memiliki jalur yang aman?
Dan yang paling penting, berapa lama jalan tersebut akan terganggu?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seharusnya sudah dijawab sebelum pekerjaan dimulai.
Pemilik proyek punya tanggung jawab
Pemilik proyek seharusnya tidak hanya berpikir bagaimana pekerjaan cepat selesai secara fisik.
Ada tanggung jawab lain yang tidak kalah penting, yaitu memastikan selama pekerjaan berlangsung masyarakat tetap bisa beraktivitas dengan aman dan sebisa mungkin tidak terganggu.
Minimal harus ada perencanaan mengenai:
● pengaturan lalu lintas selama pekerjaan;
● jumlah lajur yang akan ditutup;
● jalur keluar-masuk kendaraan proyek;
● waktu mobilisasi material;
● pengaturan kendaraan berat;
● rambu dan pengamanan di lokasi;
● jalur pejalan kaki;
● penerangan pada malam hari; dan
● target waktu penyelesaian setiap tahapan pekerjaan.
Kalau kondisi di lapangan ternyata lebih parah daripada yang diperkirakan, rencana tersebut juga harus bisa disesuaikan.
Jangan sampai rencana di atas kertas terlihat baik, tetapi setiap pagi masyarakat tetap harus menghadapi antrean panjang.
Pemerintah juga tidak bisa hanya memberikan izin
Di sisi lain, pemerintah juga punya peran yang sangat penting.
Pemerintah bukan hanya memberikan izin kemudian membiarkan proyek berjalan.
Harus ada pengawasan.
Kalau pekerjaan galian menyebabkan kemacetan yang jauh lebih parah dari yang seharusnya, harus ada evaluasi dan tindakan.
Misalnya dengan meminta pemilik proyek mengubah metode kerja, mengatur kembali jam pekerjaan, menambah petugas pengatur lalu lintas, mempercepat pekerjaan pada titik kritis, atau melakukan rekayasa lalu lintas.
Karena pada akhirnya, yang terkena dampak bukan hanya pemilik proyek dan kontraktor.
Yang terkena dampak adalah masyarakat pengguna jalan.
Perlu ada batas toleransi
Mungkin kita harus mulai mengubah cara melihat proyek galian.
Jangan hanya bertanya:
“Proyeknya selesai atau belum?”
Tetapi juga:
“Selama proyek berlangsung, seberapa besar masyarakat dirugikan?”
Berapa tambahan waktu perjalanan?
Seberapa panjang antreannya?
Apakah transportasi umum ikut terganggu?
Apakah akses ke rumah dan tempat usaha masih mudah?
Apakah pejalan kaki masih aman?
Dan berapa lama gangguan tersebut akan berlangsung?
Kalau semua itu bisa diukur, maka pemerintah juga akan lebih mudah menentukan apakah suatu pekerjaan masih dalam batas yang wajar atau sudah perlu mendapatkan tindakan khusus.
Jangan sampai biaya proyek murah, tetapi biaya sosialnya mahal
Ini yang menurut saya paling penting.
Masyarakat kehilangan waktu.
BBM bertambah.
Produktivitas turun.
Pengiriman terlambat.
Usaha sekitar terganggu.
Risiko kecelakaan meningkat.
Semua itu adalah biaya nyata, walaupun tidak tercantum sebagai komponen biaya proyek.
Karena itu, pembangunan yang baik bukan hanya pembangunan yang selesai tepat waktu dan sesuai anggaran.
Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang manfaatnya besar, tetapi dampaknya terhadap masyarakat selama prosesnya bisa ditekan sekecil mungkin.
Dan untuk kota seperti Jakarta, hal ini menjadi semakin penting.
Karena di Jakarta, satu lajur yang ditutup di satu titik saja bisa membuat ribuan orang kehilangan waktu setiap harinya.
