Ada satu kendaraan yang mungkin tidak lagi dianggap penting dalam wajah transportasi Jakarta: bajaj.
Kecil, sederhana, berisik, dan bagi sebagian orang mungkin terlihat seperti peninggalan masa lalu. Tetapi anehnya, ketika membayangkan Jakarta, bajaj masih menjadi salah satu kendaraan yang langsung terlintas di kepala.
Di situlah menariknya bajaj.
Ia bukan sekadar alat transportasi. Bajaj adalah bagian dari cerita kota.
Namun, mempertahankan bajaj bukan berarti kita harus mempertahankan semua persoalan yang melekat di dalamnya.
Tarif yang tidak selalu transparan, kondisi kendaraan yang beragam, persoalan emisi, pola operasi yang belum tertata, hingga keterbatasan integrasinya dengan transportasi publik adalah persoalan nyata yang perlu diselesaikan.
Pertanyaannya kemudian: apakah solusi dari semua persoalan itu adalah menghilangkan bajaj?
Saya kira tidak.
Justru yang perlu kita lakukan adalah mengubah cara kita mengelola bajaj.
Dari angkutan tradisional menjadi bagian dari sistem transportasi
Selama ini bajaj sering ditempatkan sebagai angkutan tradisional yang berjalan sendiri. Padahal, karakter bajaj sebenarnya cukup cocok untuk kebutuhan transportasi jarak pendek.
Bajaj bisa masuk ke gang dan kawasan permukiman, mengantar masyarakat menuju halte atau stasiun, dan melayani perjalanan yang mungkin tidak efisien jika menggunakan kendaraan berkapasitas besar.
Karena itu, posisi bajaj seharusnya tidak perlu berhadapan dengan TransJakarta, MRT, atau KRL.
Bajaj justru bisa menjadi penghubungnya.
Bayangkan sebuah sistem sederhana:
Rumah → bajaj → halte/stasiun → transportasi massal → tujuan.
Konsep first mile–last mile seperti ini sebenarnya dapat menjadi ruang baru bagi bajaj untuk tetap hidup sekaligus memberikan fungsi yang lebih jelas dalam sistem transportasi Jakarta.
Mulai dari hal yang sederhana: tarif
Tidak semua transformasi harus dimulai dengan teknologi canggih.
Salah satu persoalan yang paling sederhana justru adalah tarif.
Penumpang seharusnya tidak perlu bertanya-tanya berapa harga perjalanan yang akan dibayarkan setelah sampai tujuan.
Pemerintah dapat menetapkan struktur tarif yang sederhana berdasarkan jarak atau zona. Informasinya kemudian wajib terlihat di kendaraan dan titik mangkal.
Pembayaran digital dapat menjadi tahap berikutnya.
Dengan cara ini, penumpang mendapatkan kepastian, sementara pengemudi juga mendapatkan kepastian bahwa tarif yang mereka terima memiliki dasar yang jelas.
Transparansi tarif sebenarnya adalah bentuk paling sederhana dari meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Lalu bagaimana dengan polusi?
Ini juga tidak bisa diabaikan.
Jakarta sedang berusaha memperbaiki kualitas udara. Maka, kendaraan yang menjadi bagian dari sistem transportasi kota tentu harus ikut berubah.
Tetapi jangan membuat kesalahan dengan menganggap bahwa semua kendaraan harus langsung diganti menjadi listrik.
Perubahan dapat dilakukan secara bertahap.
Armada yang sudah tidak layak diganti terlebih dahulu. Standar emisi diperbaiki. Kemudian secara bertahap dilakukan peremajaan menuju kendaraan rendah emisi dan listrik.
Yang tidak kalah penting, jangan meminta pengemudi menanggung sendiri biaya perubahan tersebut.
Di balik sebuah bajaj ada manusia yang bekerja.
Kalau kita ingin kendaraan mereka lebih modern, maka harus ada skema pembiayaan, insentif, atau kemitraan yang membuat perubahan tersebut tetap masuk akal secara ekonomi.
Jangan sampai atas nama transportasi hijau, pengemudi justru menjadi korban transformasi.
Pemerintah tidak harus menjadi operator
Di sinilah pembagian peran menjadi penting.
Transparansi tarif sebenarnya adalah bentuk paling sederhana dari meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Pemerintah perlu hadir
Sebagai regulator Pemerintah menetapkan standar, tarif, zona operasi, keselamatan, emisi, serta integrasi dengan transportasi publik.
Sementara pengelolaan sehari-hari dapat dilakukan oleh koperasi atau operator.
TransJakarta dapat menjadi mitra integrasi. Dunia usaha dapat membantu menyediakan teknologi pembayaran, sistem pemesanan, kendaraan, maupun pembiayaan.
Dengan model seperti ini, transformasi menjadi tanggung jawab bersama.
Pemerintah tidak harus memiliki semua bajaj. Tetapi pemerintah harus memastikan sistem bajajnya bekerja dengan baik.
Jangan sampai modernisasi menghapus identitas
Ada hal lain yang sering terlupakan ketika kita membicarakan modernisasi: identitas kota.
Kota yang modern bukan berarti kota yang semua unsur lamanya harus dihapus.
Justru kota yang matang adalah kota yang mampu memperbarui dirinya tanpa kehilangan ingatan tentang dari mana ia berasal.
Bajaj dapat menjadi contoh yang menarik.
Di satu sisi, bajaj reguler dapat ditransformasikan menjadi angkutan lingkungan yang aman, nyaman, tarifnya transparan, rendah emisi, dan terintegrasi dengan transportasi publik.
Di sisi lain, sebagian bajaj dapat dikembangkan sebagai heritage mobility di kawasan wisata dan pusat sejarah Jakarta.
Bayangkan wisatawan datang ke Jakarta dan masih bisa naik bajaj.
Bedanya, bajaj tersebut sudah bersih, nyaman, tarifnya jelas, pembayarannya digital, dan pengemudinya mendapatkan penghasilan yang layak.
Itu bukan nostalgia.
Itu adalah warisan yang berhasil beradaptasi.
Reformasi bukan berarti menghapus
Pada akhirnya, mungkin kita perlu mengubah cara pandang terhadap angkutan tradisional.
Jangan selalu melihat modernisasi sebagai proses mengganti yang lama dengan yang baru.
Kadang-kadang, modernisasi justru berarti membuat yang lama menjadi lebih baik.
Bajaj tidak harus hilang dari Jakarta.
Yang harus hilang adalah ketidakjelasan tarifnya, ketidakteraturan sistemnya, kendaraan yang tidak layak, emisi yang tidak terkendali, dan keterpisahannya dari sistem transportasi kota.
Bentuknya boleh tetap memiliki wajah Jakarta.
Tetapi sistem di belakangnya harus berubah.
Karena mempertahankan bajaj bukan berarti mempertahankan masa lalu.
Mempertahankan bajaj berarti memberi kesempatan kepada salah satu bagian dari identitas Jakarta untuk ikut masuk ke masa depan.
Dan mungkin, suatu hari nanti, kita tidak lagi mengatakan bahwa bajaj adalah angkutan tradisional.
Kita cukup mengatakan:
