Transportasi Publik Indonesia: Masalahnya Bukan Sekadar Menambah Moda

Pendahuluan

Perkembangan transportasi publik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang semakin positif. Berbagai kota mulai mengembangkan dan meningkatkan layanan transportasi massal, mulai dari kereta komuter, MRT, LRT, BRT, hingga layanan pengumpan atau feeder. Pembangunan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.

Namun, muncul sebuah pertanyaan yang lebih mendasar: apakah semakin banyaknya pilihan moda transportasi publik secara otomatis membuat masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi?

Jawabannya tidak sesederhana itu.

Ketersediaan moda merupakan salah satu bagian dari sistem transportasi, tetapi belum tentu menyelesaikan seluruh persoalan perjalanan masyarakat. Seseorang tidak melakukan perjalanan hanya dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Perjalanan dimulai dari rumah, menuju titik akses transportasi, berpindah moda jika diperlukan, kemudian melanjutkan perjalanan hingga mencapai tujuan akhir.

Dengan kata lain, keberhasilan transportasi publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan MRT, LRT, KRL, BRT, atau moda lainnya, tetapi juga oleh seberapa mudah, cepat, terjangkau, nyaman, dan terintegrasi perjalanan tersebut dari titik asal hingga tujuan akhir.

Di sinilah konsep modal shift menjadi penting.

Modal shift merupakan perubahan pilihan moda perjalanan, misalnya dari kendaraan pribadi seperti sepeda motor atau mobil menuju transportasi publik. Dalam konteks Indonesia, persoalannya bukan semata-mata bagaimana menyediakan lebih banyak moda, tetapi bagaimana menciptakan kondisi yang membuat transportasi publik menjadi pilihan yang masuk akal bagi masyarakat.

Lebih dari Sekadar Menambah Moda

Pembangunan transportasi publik sering kali diukur dari jumlah infrastruktur atau moda yang berhasil dibangun. Ketika sebuah kota memiliki MRT, LRT, BRT, KRL, dan berbagai layanan feeder, secara kasat mata sistem transportasinya terlihat semakin lengkap.

Namun, masyarakat tidak memilih moda hanya berdasarkan keberadaan infrastrukturnya.

Pilihan perjalanan dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, seperti waktu perjalanan, biaya, akses menuju halte atau stasiun, kenyamanan, keamanan, jumlah perpindahan moda, serta kemudahan mencapai tujuan akhir.

Sebagai contoh, sebuah stasiun mungkin berada hanya beberapa kilometer dari rumah seseorang. Namun, apabila tidak tersedia trotoar yang nyaman, angkutan pengumpan, fasilitas penyeberangan, atau akses yang aman menuju stasiun tersebut, kendaraan pribadi masih dapat menjadi pilihan yang lebih praktis.

Artinya, masalah transportasi publik bukan hanya persoalan "ada atau tidak ada moda", tetapi bagaimana moda tersebut terhubung dengan keseluruhan perjalanan masyarakat.

Mengapa Masyarakat Masih Memilih Kendaraan Pribadi?

Kendaraan pribadi memiliki sejumlah karakteristik yang membuatnya menarik bagi masyarakat. Sepeda motor dan mobil memberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu keberangkatan, rute, serta tujuan perjalanan.

Pengguna kendaraan pribadi juga dapat melakukan perjalanan langsung dari titik asal ke titik tujuan tanpa harus berpindah moda.

Sebaliknya, perjalanan menggunakan transportasi publik dapat melibatkan beberapa tahapan:

Rumah → berjalan kaki/feeder → halte atau stasiun → transportasi utama → transit → feeder/jalan kaki → tujuan akhir.

Setiap tahapan tersebut dapat menambah waktu, biaya, atau ketidakpastian perjalanan.

Oleh karena itu, ketika membahas modal shift, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya:

"Apakah masyarakat memiliki akses terhadap transportasi publik?"

Tetapi:

"Apakah transportasi publik mampu memberikan perjalanan dari asal ke tujuan yang cukup kompetitif dibandingkan kendaraan pribadi?"

Pertanyaan inilah yang kemudian membawa pembahasan transportasi publik dari sekadar pembangunan moda menuju persoalan aksesibilitas, integrasi, kualitas pelayanan, dan perilaku perjalanan.

Faktor yang Memengaruhi Modal Shift di Indonesia

Berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa keputusan masyarakat untuk berpindah dari kendaraan pribadi menuju transportasi publik tidak dipengaruhi oleh satu faktor tunggal. Pilihan moda merupakan hasil interaksi antara karakteristik perjalanan, kondisi sosial ekonomi pengguna, kualitas pelayanan transportasi, aksesibilitas, serta kebijakan yang diterapkan.

Dengan demikian, peningkatan penggunaan transportasi publik tidak cukup hanya dilakukan melalui penambahan kapasitas atau pembangunan moda baru. Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan perjalanan perlu dipahami agar kebijakan yang diterapkan mampu menciptakan kondisi yang lebih mendukung terjadinya modal shift.

Tabel 1. Faktor yang Berpotensi Memengaruhi Modal Shift dari Kendaraan Pribadi ke Transportasi Publik di Indonesia

Faktor	Bagaimana Faktor Memengaruhi Pilihan Moda	Temuan Penelitian di Indonesia	Implikasi terhadap Transportasi Publik
Waktu perjalanan	Masyarakat cenderung mempertimbangkan berapa lama perjalanan dari asal hingga tujuan	Waktu perjalanan menjadi salah satu karakteristik yang berkaitan dengan kesediaan melakukan modal shift	Transportasi publik perlu memiliki waktu perjalanan yang kompetitif dan dapat diprediksi
Jarak perjalanan	Jarak perjalanan dapat memengaruhi tingkat ketertarikan terhadap moda tertentu	Penelitian mengenai komuter Jabodetabek memasukkan jarak perjalanan sebagai salah satu variabel yang berkaitan dengan kesediaan berpindah moda	Layanan perlu disesuaikan dengan pola perjalanan jarak pendek, menengah, maupun panjang
Biaya perjalanan	Selisih biaya antara kendaraan pribadi dan transportasi publik dapat memengaruhi keputusan pengguna	Studi di Jabodetabek menunjukkan adanya hubungan antara biaya perjalanan dan kecenderungan memilih moda	Tarif perlu kompetitif, sementara biaya penggunaan kendaraan pribadi dapat menjadi bagian dari strategi manajemen permintaan
Pendapatan	Kondisi ekonomi memengaruhi kemampuan dan preferensi seseorang dalam memilih moda	Karakteristik pendapatan ditemukan berkaitan dengan pilihan atau kesediaan melakukan modal shift pada sejumlah penelitian	Kebijakan perlu mempertimbangkan keterjangkauan layanan bagi kelompok masyarakat yang berbeda
Aksesibilitas	Semakin mudah seseorang mencapai halte atau stasiun, semakin kecil hambatan untuk menggunakan transportasi publik	Penelitian mengenai aksesibilitas di Jakarta menunjukkan bahwa pengalaman akses dan persepsi pengguna menjadi bagian penting dalam perjalanan	Perlu peningkatan trotoar, akses pejalan kaki, feeder, penyeberangan, dan konektivitas menuju simpul transportasi
Integrasi antarmoda	Perpindahan antarmoda yang mudah mengurangi hambatan dalam perjalanan	Integrasi menjadi bagian penting dalam membentuk perjalanan transportasi publik yang lebih utuh	Integrasi jaringan, jadwal, tarif, informasi, dan fasilitas perlu diperkuat
Kenyamanan	Kondisi kendaraan dan fasilitas dapat memengaruhi pengalaman perjalanan	Kenyamanan merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan pengguna dalam pengalaman menggunakan transportasi publik	Peningkatan kualitas kendaraan, halte, stasiun, serta fasilitas pendukung diperlukan
Keamanan	Persepsi keamanan dapat memengaruhi kenyamanan dan kesediaan masyarakat menggunakan transportasi publik	Keamanan merupakan bagian dari kualitas pengalaman perjalanan, khususnya pada akses menuju dan dari simpul transportasi	Perlu memperhatikan keamanan di kendaraan, halte, stasiun, jalur pejalan kaki, dan area transit
Karakteristik pengguna	Jenis pekerjaan, jenis kelamin, pendapatan, dan karakteristik perjalanan dapat memengaruhi preferensi moda	Penelitian modal shift di Jabodetabek menemukan adanya perbedaan kecenderungan berdasarkan karakteristik responden	Kebijakan perlu mempertimbangkan keragaman kebutuhan pengguna
Kebijakan kendaraan pribadi	Biaya parkir, pembatasan lalu lintas, dan instrumen lainnya dapat mengubah perbandingan antara kendaraan pribadi dan transportasi publik	Penelitian mengenai kebijakan fiskal di Jakarta menguji pengaruh kenaikan harga bahan bakar, congestion charging, dan biaya parkir terhadap pilihan moda	Strategi modal shift dapat menggunakan kombinasi pendekatan pull dan push
First mile–last mile	Kesulitan mencapai atau meninggalkan halte/stasiun dapat membuat masyarakat kembali memilih kendaraan pribadi	Akses menuju simpul transportasi menjadi salah satu isu penting dalam upaya shifting masyarakat	Perlu jaringan feeder, trotoar, jalur sepeda, park and ride, serta koneksi antarmoda
Tata ruang dan TOD	Lokasi aktivitas, kepadatan, dan kedekatan antara permukiman dengan simpul transportasi memengaruhi kebutuhan perjalanan	Pendekatan TOD menghubungkan pengembangan kawasan dengan jaringan transportasi publik	Pengembangan transportasi perlu berjalan bersama dengan perencanaan tata ruang berorientasi transit

Tabel tersebut menunjukkan bahwa modal shift merupakan persoalan yang multidimensional. Tidak ada satu faktor yang dapat berdiri sendiri sebagai penentu pilihan moda. Waktu perjalanan yang cepat, misalnya, akan kehilangan sebagian keunggulannya apabila stasiun sulit dijangkau. Sebaliknya, stasiun yang mudah dijangkau belum tentu menarik apabila perjalanan menggunakan transportasi publik membutuhkan terlalu banyak perpindahan atau biaya yang relatif tinggi.

Transportasi Publik Harus Dipandang sebagai Satu Sistem

Jika melihat perjalanan secara utuh, transportasi publik seharusnya tidak dipahami sebagai moda yang berdiri sendiri.

MRT, LRT, KRL, BRT, dan feeder merupakan bagian dari sebuah jaringan. Keberhasilan jaringan tersebut sangat bergantung pada bagaimana setiap bagian saling terhubung.

Konsep ini dapat digambarkan melalui rantai perjalanan:

Origin → First Mile → Simpul Transportasi → Moda Utama → Transit → Last Mile → Destination

Permasalahan dapat muncul pada setiap mata rantai.

Seseorang mungkin memiliki akses ke KRL, tetapi tidak memiliki akses yang nyaman menuju stasiun. Pengguna MRT mungkin dapat mencapai pusat kota dengan cepat, tetapi membutuhkan waktu lama untuk mencapai tujuan akhir karena tidak tersedia layanan feeder yang memadai.

Dengan demikian, peningkatan kualitas satu moda belum tentu menghasilkan peningkatan kualitas perjalanan secara keseluruhan.

Yang perlu dibangun bukan hanya moda transportasi, tetapi sistem perjalanan yang terintegrasi.

Modal Shift Memiliki Dua Sisi

Jika berbagai faktor tersebut dilihat secara bersamaan, terlihat bahwa persoalan modal shift memiliki dua sisi yang saling berkaitan.

Sisi pertama adalah meningkatkan daya tarik transportasi publik melalui peningkatan aksesibilitas, keandalan, kenyamanan, integrasi, dan efisiensi waktu perjalanan.

Sisi kedua adalah mengelola penggunaan kendaraan pribadi melalui kebijakan seperti pengaturan parkir, pembatasan lalu lintas, atau instrumen manajemen permintaan transportasi lainnya.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa strategi modal shift tidak dapat hanya mengandalkan satu kebijakan. Masyarakat perlu memiliki alternatif transportasi publik yang mampu memenuhi kebutuhan perjalanan mereka, sementara penggunaan kendaraan pribadi juga perlu dikelola agar pilihan moda tidak hanya ditentukan oleh keunggulan fleksibilitas kendaraan pribadi.

Dengan demikian, pembangunan transportasi publik seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan:

"Berapa banyak moda yang harus dibangun?"

Tetapi berkembang menjadi pertanyaan yang lebih mendasar:

"Kondisi seperti apa yang diperlukan agar masyarakat bersedia mengubah pilihan perjalanannya?"

Integrasi Transportasi dan TOD

Salah satu pendekatan yang relevan untuk menjawab persoalan tersebut adalah Transit-Oriented Development (TOD).

TOD tidak hanya berbicara mengenai pembangunan kawasan di sekitar stasiun. Konsep ini berkaitan dengan bagaimana tata ruang, penggunaan lahan, aktivitas perkotaan, dan jaringan transportasi dapat dikembangkan secara terintegrasi.

Kawasan yang berorientasi transit idealnya memungkinkan masyarakat melakukan berbagai aktivitas dengan lebih mudah melalui transportasi publik dan berjalan kaki.

Artinya, keberhasilan sebuah stasiun tidak hanya dapat dilihat dari jumlah penumpang yang masuk dan keluar, tetapi juga dari kualitas kawasan di sekitarnya.

Apabila stasiun berada di kawasan yang terisolasi, sulit dicapai pejalan kaki, dan tidak terhubung dengan aktivitas perkotaan, maka potensi transportasi publik sebagai penggerak perubahan pola perjalanan menjadi lebih terbatas.

Sebaliknya, ketika stasiun terhubung dengan permukiman, pusat pekerjaan, perdagangan, fasilitas publik, jalur pejalan kaki, feeder, dan moda transportasi lainnya, maka stasiun dapat berfungsi sebagai bagian dari ekosistem mobilitas yang lebih luas.

Kebijakan Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan dari Tata Ruang

Persoalan transportasi pada dasarnya juga merupakan persoalan tata ruang.

Ketika tempat tinggal, pusat pekerjaan, pendidikan, perdagangan, dan fasilitas lainnya berkembang semakin jauh dan tersebar, kebutuhan perjalanan masyarakat ikut meningkat. Jika jaringan transportasi publik tidak berkembang sejalan dengan pola tersebut, kendaraan pribadi akan memiliki ruang yang lebih besar untuk menjadi pilihan utama.

Karena itu, pembangunan transportasi publik perlu berjalan bersama dengan perencanaan tata ruang.

Pendekatan seperti TOD menjadi penting karena mencoba menghubungkan kedua aspek tersebut: transportasi sebagai penggerak mobilitas dan tata ruang sebagai pembentuk pola perjalanan.

Dalam konteks Indonesia, kerangka regulasi mengenai transportasi dan tata ruang juga telah berkembang, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta regulasi mengenai pengembangan kawasan berorientasi transit.

Tantangannya kemudian bukan hanya pada keberadaan regulasi, tetapi bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten dalam pembangunan kawasan dan jaringan transportasi.

Mendorong Perubahan Perilaku Masyarakat

Perubahan dari kendaraan pribadi menuju transportasi publik pada akhirnya merupakan perubahan perilaku perjalanan.

Karena itu, masyarakat tidak dapat hanya diberikan pilihan berupa "gunakan transportasi publik". Pilihan tersebut harus didukung oleh kondisi perjalanan yang membuat keputusan tersebut realistis.

Terdapat dua pendekatan yang dapat berjalan secara bersamaan.

1. Pull Strategy

Pendekatan ini berfokus pada peningkatan daya tarik transportasi publik, antara lain melalui:

peningkatan keandalan layanan;
pengurangan waktu tunggu;
peningkatan kenyamanan;
integrasi antarmoda;
penyediaan feeder;
peningkatan akses pejalan kaki;
integrasi tarif;
peningkatan keamanan;
penyediaan informasi perjalanan yang mudah dipahami.

Tujuannya adalah membuat transportasi publik menjadi pilihan yang semakin menarik.

2. Push Strategy

Pendekatan ini berfokus pada pengelolaan penggunaan kendaraan pribadi, misalnya melalui:

pengaturan parkir;
manajemen lalu lintas;
pembatasan kendaraan pada kawasan tertentu;
pengelolaan biaya penggunaan kendaraan;
kebijakan manajemen permintaan transportasi lainnya.

Tujuannya bukan semata-mata membuat kendaraan pribadi menjadi tidak nyaman, tetapi menciptakan struktur pilihan moda yang lebih seimbang.

Kedua pendekatan tersebut perlu dipandang sebagai bagian dari satu strategi. Akan sulit mendorong modal shift jika transportasi publik belum memberikan alternatif perjalanan yang layak. Sebaliknya, peningkatan layanan transportasi publik juga dapat kehilangan sebagian efektivitasnya apabila penggunaan kendaraan pribadi tidak pernah dikelola.

Apa yang Seharusnya Menjadi Ukuran Keberhasilan?

Jika pembangunan transportasi publik hanya dinilai berdasarkan jumlah stasiun, panjang jalur, jumlah armada, atau jumlah moda yang tersedia, maka ukuran keberhasilannya masih bersifat infrastruktur.

Ukuran yang lebih penting adalah bagaimana infrastruktur tersebut digunakan dan memberikan manfaat terhadap pola perjalanan masyarakat.

Beberapa pertanyaan yang dapat digunakan antara lain:

Berapa banyak pengguna kendaraan pribadi yang berpindah menggunakan transportasi publik?
Seberapa mudah masyarakat mencapai halte atau stasiun?
Berapa lama waktu perjalanan dari rumah hingga tujuan akhir?
Berapa kali pengguna harus berpindah moda?
Apakah tarif transportasi publik terjangkau?
Apakah perjalanan dapat dilakukan dengan aman dan nyaman?
Apakah jadwal antarmoda terintegrasi?
Apakah kawasan di sekitar simpul transportasi mendukung perjalanan berjalan kaki?
Apakah tata ruang mendukung penggunaan transportasi publik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transportasi publik tidak cukup diukur dari berapa banyak infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari seberapa efektif infrastruktur tersebut mengubah pola mobilitas masyarakat.

Penutup

Transportasi publik Indonesia sedang berkembang. Pembangunan MRT, LRT, KRL, BRT, dan berbagai layanan pendukung merupakan langkah penting dalam membangun sistem mobilitas yang lebih terintegrasi.

Namun, menambah moda bukanlah tujuan akhir.

Tantangan yang lebih besar adalah bagaimana menjadikan transportasi publik sebagai pilihan yang mampu bersaing dengan kendaraan pribadi dalam keseluruhan perjalanan, mulai dari rumah hingga tujuan akhir.

Persoalan tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih luas: meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki aksesibilitas, memperkuat integrasi antarmoda, menyediakan layanan first mile–last mile, mengembangkan kawasan berorientasi transit, serta menerapkan kebijakan yang mengelola penggunaan kendaraan pribadi.

Pada akhirnya, keberhasilan transportasi publik bukan hanya ketika sebuah kota memiliki banyak moda transportasi, tetapi ketika masyarakat memiliki alasan yang cukup kuat untuk memilih menggunakannya.

Karena itu, pertanyaan mengenai masa depan transportasi publik Indonesia seharusnya tidak lagi berhenti pada:

"Moda apa lagi yang perlu dibangun?"

Melainkan:

"Bagaimana membangun sebuah sistem transportasi yang membuat masyarakat tidak lagi merasa harus bergantung pada kendaraan pribadi?"

Pertanyaan tersebut menjadi titik penting dalam melihat transportasi publik bukan sekadar sebagai proyek pembangunan infrastruktur, tetapi sebagai bagian dari upaya mengubah pola mobilitas dan membentuk kota yang lebih terintegrasi.

Transportasi Publik Indonesia: Masalahnya Bukan Sekadar Menambah Moda