MRT Sampai Kota Tua, Apa yang Perlu Berubah dari Ganjil Genap Jakarta?
JAKARTA, Katalia.id — Rencana MRT Jakarta menjangkau Kota Tua membuka pembahasan tentang masa depan ganjil genap. Ketika akses transportasi umum bertambah, apakah pembatasan kendaraan perlu dipertahankan, disesuaikan, atau dikurangi pada ruas tertentu?
Pembahasan itu kini memiliki konteks nyata. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan akan mengkaji penerapan ganjil genap di Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, hingga kawasan Kota Tua. Namun, evaluasi kebijakan tidak berarti pembatasan tersebut sudah dicabut.
Evaluasi Sudah Dibahas sebelum MRT Sampai Kota Tua
Menurut pemberitaan Liputan6 pada 4 Oktober 2026, Pramono menyampaikan rencana kajian setelah muncul keluhan pusat perbelanjaan. Pengerjaan MRT juga disebut berdampak pada akses jalan di kawasan tersebut.
Pramono menyebut pekerjaan di permukaan untuk MRT diharapkan selesai pada 2027. Pernyataan itu berkaitan dengan kondisi jalan selama pembangunan, bukan pengumuman bahwa seluruh layanan MRT menuju Kota Tua mulai beroperasi pada tahun tersebut.
Dalam pemberitaan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin menyatakan evaluasi akan mempertimbangkan kemacetan, aktivitas ekonomi, dan ruas penerapan ganjil genap. Saat pernyataan itu diberitakan, belum ada perubahan kebijakan. Sumber: Liputan6, 4 Oktober 2026.
Baca juga : Huru Hara MSCI, Investor harus pahamin
Kapan MRT Menuju Kota Tua Ditargetkan Selesai?
Jadwal penyelesaian konstruksi perlu dibedakan dari jadwal operasi.
Sementara itu, Kantor Staf Presiden, berdasarkan verifikasi bersama MRT Jakarta pada Mei 2026, mencantumkan target operasi Segmen 1 pada Desember 2027 dan operasi penuh pada Februari 2030.
Fase 2A menghubungkan Bundaran HI menuju Kota Tua sepanjang kurang lebih 5,8 kilometer. Seluruh jadwal tersebut merupakan target proyek, sehingga kepastian layanan tetap perlu mengikuti pengumuman resmi berikutnya. Sumber: Kantor Staf Presiden.
Warga Mengingatkan Risiko Kemacetan selama Konstruksi
Evaluasi juga perlu mendengar warga yang menggunakan jalan tersebut setiap hari.
Pada 11 Oktober 2026, dua warga di sekitar Gajah Mada dan Hayam Wuruk berharap ganjil genap tidak dicabut sebelum proyek MRT selesai. Mereka mengkhawatirkan tambahan kemacetan selama pekerjaan berlangsung, sekaligus berharap aktivitas kawasan meningkat setelah proyek tuntas.
Pendapat tersebut merupakan pandangan warga yang diwawancarai, bukan hasil survei seluruh masyarakat. Meski demikian, kekhawatiran mereka memperlihatkan bahwa kebutuhan pelaku usaha dan kelancaran perjalanan perlu dipertimbangkan bersama. Sumber: detikNews.
Dishub Masih Melihat Manfaat Ganjil Genap
Di sisi lain, Dishub DKI Jakarta menyatakan ganjil genap pada 25 ruas jalan membantu meningkatkan kinerja lalu lintas.
Beritajakarta pada 1 Oktober 2026 melaporkan bahwa penilaian tersebut didasarkan pada perbandingan volume lalu lintas dengan dan tanpa penerapan pembatasan. Dishub juga menyatakan akan mengevaluasi dampaknya terhadap aktivitas ekonomi.
Keterangan ini menunjukkan bahwa kajian tidak cukup hanya melihat keluhan akses. Manfaat pengendalian lalu lintas juga perlu diperiksa, termasuk bagaimana kondisi jalan berubah setelah pekerjaan MRT selesai. Sumber: Beritajakarta.
Apa yang Perlu Berubah ketika MRT Beroperasi?
Sebagai analisis kebijakan, beroperasinya MRT hingga Kota Tua dapat menjadi momentum mengevaluasi ganjil genap berdasarkan kondisi perjalanan yang baru.
Pertama, evaluasi perlu dilakukan per ruas dan waktu penerapan. Perubahan pada koridor Gajah Mada–Hayam Wuruk tidak otomatis menjadi alasan mengubah pembatasan di seluruh Jakarta.
Kedua, kesiapan transportasi umum harus dilihat dari perjalanan utuh. Keberadaan stasiun perlu didukung akses pejalan kaki, kendaraan penghubung, serta perpindahan yang mudah menuju layanan lain.
Ketiga, pengaruh terhadap ekonomi kawasan perlu diukur. Jumlah pengunjung, kemudahan akses pekerja, dan kebutuhan distribusi barang dapat menjadi bahan penilaian bersama data lalu lintas.
Keempat, setiap penyesuaian sebaiknya memiliki masa pemantauan. Waktu tempuh, antrean kendaraan, perpindahan kemacetan ke jalan sekitar, dan penggunaan transportasi umum dapat membantu menilai hasil perubahan.
Evaluasi Tidak Harus Berujung Penghapusan
MRT menuju Kota Tua menawarkan peluang memperbaiki akses kawasan. Namun, bertambahnya layanan kereta tidak otomatis membuktikan ganjil genap sudah tidak diperlukan.
Hasil evaluasi dapat berupa mempertahankan aturan, mengubah jam penerapan, atau menyesuaikan ruas tertentu. Pilihannya perlu mengikuti bukti tentang perjalanan masyarakat dan kondisi kawasan.
Pertanyaan utamanya adalah bagaimana ganjil genap dan MRT dapat bekerja bersama: menjaga kelancaran jalan sekaligus memudahkan orang datang ke Kota Tua tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi.
